Pemerintah Kabupaten Bangli

Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangli

Produk Hukum Terbaru

Intruksi Bupati Bangli Nomor 12 Tahun 2020

TENTANG PENYEBARLUASAN INFORMASI OBJEK WISATA KABUPATEN BANGLI

Ditetapkan: Jumat, 17 Januari 2020 Dilihat 372 Kali Diunduh 12 Kali

Intruksi Bupati Bangli Nomor 1 Tahun 2020

TENTANG PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DESA

Ditetapkan: Jumat, 23 Maret 2020 Dilihat 440 Kali Diunduh 19 Kali

Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

Ditetapkan: Jumat, 04 Februari 2020 Dilihat 548 Kali Diunduh 24 Kali

Peraturan Bupati Bangli Nomor 5 Tahun 2020

TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM BANGLI

Ditetapkan: Jumat, 23 April 2020 Dilihat 489 Kali Diunduh 24 Kali

Grafik Produk Hukum

Tentang JDIH Kab. Bangli

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum  dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangli maka  diperlukan suatu informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu sistem. Hal tersebut diperlukan guna meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan tugas di bidang hukum.

Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara  dengan baik dalam suatu Jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan  bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan Informasi Hukum yang dibutuhkan .

Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah wadah pendayagunaan bersama atas Dokumen Hukum secara  tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian  pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat,  sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012.

Untuk mendukung Penyelenggaraan Sistem Informasi Peraturan  Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Bangli telah membangun Sistem  Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang  dikelola oleh  Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangli yang digunakan sebagai  media publikasi online seputar perkembangan dan informasi terbaru dari  Produk Hukum Pemerintah Kabupaten Bangli, sehingga diharapkan kebijakan  Hukum yang dihasilkan dapat diketahui oleh masyarakat luas dan dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya sehingga tingkat pemahaman dan  kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Bangli dapat tercipta dengan  Baik.


Kegiatan Terkini

FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DARI KANWIL HUKUM DAN HAM BALI
FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DARI KANWIL HUKUM DAN HAM BALI
Jumat, 20 April 2021 | Oleh: Admin Jdih

Selasa, 20 April 2021 bertempat di Ruang Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangli dilaksanakan rapat pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Tahun 2021. Rapat dibuka langsung  Kepala Bagian Hukum dan dilanjutkan dengan  pemberian materin oleh Tim Suncang Kanwil Hukum dan HAM Wilayah Bali. Adapun OPD yang hadir dianatarnya da...

RAPAT KOORDINASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BALI BERSAMA PEMERINTAH DAERAH SE-PROVINSI BALI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
RAPAT KOORDINASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BALI BERSAMA PEMERINTAH DAERAH SE-PROVINSI BALI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Jumat, 08 April 2021 | Oleh: Admin Jdih

Rabu (7/4/2021) Bertempat di Trans Resort Bali Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangli menghadiri Kegiatan Rapat Koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali yang bertema Sinergitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dengan Pemerintah Daerah se-Provinsi Bali dalam Pembentukan Peraturan D...

KEGIATAN PENINGKATAN ASISTENSI PENGGUNAAN LAYANAN INFORMASI JDIH
KEGIATAN PENINGKATAN ASISTENSI PENGGUNAAN LAYANAN INFORMASI JDIH
Jumat, 08 April 2021 | Oleh: Admin Jdih

Senin, 05 April 2021 Pj. Kepala Sub. Bag Dokumentasi dan Informasi Hukum menghadiri kegiatan Peningkatan Asistensi Peggunaan Layanan Informasi JDIH yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Bali.