Tentang JDIH Kab. Bangli

Arti penting keberadaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH)  Untuk pertama kalinya dikemukakan dalam Seminar Hukum Nasional III di  Surabaya pada Tahun 1974. dengan dilandasi suatu pendapat atau pemikiran  bahwa keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum yang baik merupakan  syarat mutlak untuk membina hukum di Indonesia, Seminar yang  diselenggarakan tersebut merekomendasikan “perlu adanya suatu kebijakan  nasional untuk mulai menyusun suatu Sistem Jaringan Dokumentasi dan  Informasi (SJDI) Hukum, agar dapat secepatnya berfungsi”. Hal ini  didorong oleh keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum di Indonesia  yang masih dalam keadaan lemah dan kurang mendapat perhatian pada saat  itu.

Rekomendasi yang dihasilkan dari seminar tersebut, mendapat  respon yang positif oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, dengan  bertindak selaku pemerakarsa pelaksanaan beberapa Lokakarya yang  diselenggarakan dibeberapa tempat diantaranya dilaksanakan di Jakarta  pada Tahun 1975, di Malang pada Tahun 1977 dan Pontianak pada Tahun 1977  dengan agenda pokok pembahasan difokuskan kearah terwujudnya Sistem  Jaringan Dokumentasi dan Informasi  Hukum  (SJDIH) serta menentukan  program-program kegiatan yang dapat mendukung terwujudnya dan  terlaksananya pemikiran yang telah dicetuskan pada Seminar Hukum  Nasional III di Surabaya pada Tahun 1974.

Produk Hukum

Aplikasi Eksternal
Cari Produk Hukum
  • PERDA No 1 Tahun 2012


    APBD TAHUN 2012

  • PERDA No 4 Tahun 2012


    PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

  • PERDA No 5 Tahun 2012


    PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

  • PERDA No 8 Tahun 2012


    PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG APBD TAHUN 2012

  • PERDA No 4 Tahun 2014


    PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR" KABUPATEN BANGLI

Kegiatan Terkini